Realbatam.com. Jakarta-Diskursus tentang masa depan demokrasi Indonesia kembali menghangat. Sejumlah tokoh nasional menguliti berbagai persoalan mendasar, mulai dari kebebasan sipil, dominasi oligarki, hingga ambisi swasembada pangan dalam sebuah forum publik yang digelar oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PP PRIMA DMI).
Diskusi bertajuk “Urgensi Kebebasan Sipil untuk Masa Depan Demokrasi Indonesia” itu berlangsung di Kedai Aceh Bang Johny, Kalibata, Jakarta, Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber utama, yakni Feri Amsari, Prof. Anthony Budiawan, Prof. Dr. TB Massa Djafar, dan Sekretaris Jenderal PP PRIMA DMI Afandi Ismail Hasan, serta dihadiri mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil.
Forum berlangsung dinamis, bahkan cenderung “panas”, dengan kritik tajam terhadap kondisi politik dan ekonomi nasional.
Kritik Swasembada Pangan hingga Kebebasan Sipil
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menjadi salah satu suara paling lantang dalam diskusi tersebut.
Ia menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, terutama terkait target swasembada pangan yang dinilainya tidak realistis.
“Mustahil swasembada pangan terjadi dalam waktu cepat. Indonesia masih impor beras, bawang putih dan berbagai kebutuhan pangan lainnya dari negara lain,” kata Feri.
Ia menegaskan target pemerintah sendiri menunjukkan hal tersebut sulit dicapai dalam waktu singkat.
“Kalau target Kementan saja 2029, lalu sekarang mau dipercepat dari empat tahun menjadi satu tahun, itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya.
Lebih jauh, Feri juga menyoroti pentingnya penguatan kebebasan sipil sebagai fondasi demokrasi.
Dalam sesi tanya jawab, ia menekankan presiden seharusnya dapat memastikan demokrasi berjalan dengan sebaik-baiknya.
“Mahasiswa harus kembali pada khitahnya seperti pada masa 98,” tegas Feri.
Ia juga menekankan ruang diskusi publik harus bersifat inklusif dan aspiratif agar tidak berubah menjadi bentuk perlawanan.
“Ruang diskusi publik bisa menjadi legitimate jika bersifat inklusif, transparan, dan aspiratif, di mana suara masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam kebijakan. Jika tidak, maka diskusi akan berubah menjadi bentuk resistensi karena publik merasa diabaikan,” jelasnya.
Oligarki Dinilai Cengkeram Politik dan Hukum
Sementara itu, pakar ekonomi politik Prof. Anthony Budiawan menyoroti kualitas elite politik dan menguatnya pengaruh oligarki dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, partai politik memiliki peran strategis dalam mencetak pemimpin berkualitas.
“Partai politik harusnya menjadi agen dalam mencetak elite politik yang memenuhi kualifikasi agar bisa memajukan negeri,” katanya.
Ia menegaskan, demokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Demokrasi tidak akan berjalan dengan sebaik-baiknya jika tidak ditopang SDM atau aktor politik yang memenuhi kualifikasi dan kemampuan mumpuni untuk memajukan negeri,” ujarnya.
Anthony juga mengkritik tajam dominasi oligarki dalam berbagai sektor.
“Oligarki menguasai hukum dan politik untuk mendapatkan sumber daya ekonomi dan terus memperkaya segelintir orang,” tegasnya.
Meski demikian, ia tetap mendorong generasi muda untuk tidak kehilangan harapan.
“Harus optimis, bahkan sangat optimis, jika dilakukan revolusi besar-besaran terhadap sifat buruk yang tertanam dalam sistem politik di Indonesia,” katanya.
Indonesia Belum Jadi Negara Industri
Pandangan kritis juga datang dari akademisi politik Universitas Nasional, Prof. Dr. TB Massa Djafar.
Ia menilai Indonesia hingga kini belum mampu keluar dari ketergantungan pada sumber daya alam.
“Indonesia sampai hari ini belum menjadi negara industri. Kita masih tergantung pada sumber daya alam,” ujarnya.
Menurutnya, kebangkitan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan nasional.
“Kalau Indonesia mau bangkit, pertama harus ada pemimpin yang kuat dan tegas,” katanya.
Ia juga menegaskan, oligarki menjadi penghambat utama demokrasi yang sehat.
“Selama oligarki masih rakus, tidak akan ada demokrasi yang bagus,” tegasnya.
Lebih jauh, TB Massa Djafar menyebut akar persoalan bangsa justru berada pada elite kekuasaan.
“Sumber masalah ada pada yang memegang kekuasaan,” ujarnya.
Dalam konteks demokrasi, ia menekankan pentingnya kebebasan sipil dan keberlanjutan pemilu.
“Kebebasan sipil harus full. Pemilu harus tetap berjalan sebagai jalan demokrasi,” katanya.
Namun, ia mengkritik praktik demokrasi saat ini belum mampu menjawab persoalan mendasar rakyat.
“Rakyat susah, pengangguran dan kesusahan sampai sekarang tidak bisa diselesaikan dengan cara demokrasi,” ujarnya.
Pernyataan paling tegas muncul saat ia menyinggung perlunya perubahan besar.
“Indonesia harus ada revolusi,” ucapnya.
Berikut penambahan pernyataan untuk memperkaya kedalaman berita:
PRIMA DMI Soroti Peran Umat dan Generasi Muda
Ketua Umum PP PRIMA DMI, Munawar Khalil, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran umat, khususnya generasi muda masjid, dalam menjaga arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak pada keadilan dan kemaslahatan publik.
“Kebebasan sipil bukan hanya isu politik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan,” ujarnya.
Menurut Munawar, masjid dan organisasi kepemudaan Islam harus menjadi ruang edukasi dan pembinaan kesadaran kritis umat terhadap berbagai persoalan bangsa.
Ia mendorong agar generasi muda tidak apatis, melainkan aktif mengawal kebijakan publik dengan cara-cara yang konstruktif dan beradab.
Ia juga mengingatkan demokrasi yang sehat harus ditopang nilai-nilai etika, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat.
Tanpa itu, kata dia, demokrasi hanya akan menjadi alat kekuasaan segelintir elite yang menjauh dari kepentingan umat.
Komitmen Kawal Demokrasi dan Kebebasan Sipil
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP PRIMA DMI, Afandi Ismail Hasan, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus menghadirkan ruang-ruang diskusi publik sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi tetap hidup dan partisipatif.
Afandi menyebut diskusi publik seperti ini penting untuk menjembatani gagasan antara akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan dan aspirasi rakyat.
“Forum dialog yang terbuka menjadi salah satu kunci dalam merawat kebebasan sipil di Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan sebagai gerakan intelektual dan moral, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, berintegritas, dan memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran di tengah tantangan demokrasi yang semakin kompleks.
Ruang Publik dan Masa Depan Demokrasi
Diskusi ini menegaskan, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kebebasan sipil, kualitas elite politik, serta dominasi oligarki.
Selain itu, forum ini juga menggarisbawahi pentingnya ruang publik yang sehat sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
Di tengah berbagai kritik tersebut, satu benang merah yang muncul adalah perlunya perbaikan sistem secara menyeluruh, baik melalui reformasi politik, penguatan institusi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Perwarta: RS
Editor : AA
