Oleh: Radhar Tribaskoro
Publik sering mengira politik terutama berlangsung melalui keputusan, jabatan, undang-undang, demonstrasi, pemilu, atau perebutan kursi kekuasaan. Itu benar, tetapi belum lengkap. Politik juga berlangsung melalui narasi. Bahkan dalam banyak kasus, sebelum orang bersikap terhadap sebuah peristiwa, ia lebih dulu dituntun oleh narasi tertentu tentang peristiwa itu.
Narasi bukan sekadar cerita.
Narasi adalah cara menyusun fakta, tokoh, konflik, sebab-akibat, nilai moral, dan kesimpulan ke dalam satu bangunan makna. Fakta yang sama dapat menghasilkan sikap publik yang berbeda bila dimasukkan ke dalam narasi yang berbeda. Sebuah pidato dapat dibaca sebagai nasihat kebangsaan, tetapi dapat pula dibaca sebagai provokasi. Sebuah kritik dapat dibaca sebagai pembelaan terhadap toleransi, tetapi dapat pula dibaca sebagai fitnah. Sebuah tindakan hukum dapat dibaca sebagai penegakan keadilan, tetapi dapat pula dibaca sebagai kriminalisasi.
Di sinilah pentingnya literasi narasi politik. Publik tidak cukup hanya bertanya: apa faktanya? Publik juga harus bertanya: fakta itu sedang disusun ke dalam cerita macam apa? Siapa yang dijadikan pelaku? Siapa yang dijadikan korban? Siapa yang dijadikan musuh? Nilai moral apa yang sedang dipanggil? Kesimpulan politik apa yang ingin diarahkan?
Tanpa kewaspadaan itu, publik mudah berdiri di tempat yang salah. Bukan karena publik jahat, melainkan karena mereka masuk ke dalam narasi yang salah. Mereka merasa sedang membela toleransi, padahal mungkin sedang ikut menyebarkan pemelintiran. Mereka merasa sedang membela agama, padahal mungkin sedang memperbesar konflik. Mereka merasa sedang membela demokrasi, padahal mungkin sedang menjadi bagian dari operasi delegitimasi terhadap lawan politik.
Narasi bekerja dengan cara yang halus. Ia tidak selalu berbohong secara telanjang. Sering kali narasi manipulatif justru memakai potongan fakta yang benar, tetapi menyusunnya secara timpang. Ada bagian yang diperbesar, ada konteks yang dihilangkan, ada maksud yang diterka, ada emosi yang dipicu, lalu publik didorong pada kesimpulan tertentu. Karena itu, manipulasi naratif tidak selalu berbentuk berita palsu.
Polemik tentang ceramah Jusuf Kalla adalah contoh penting.
Dalam beberapa hari terakhir, Ade Armando, Permadi Arya atau Abu Janda, dan Grace Natalie dilaporkan oleh aliansi 40 organisasi masyarakat Islam ke polisi terkait unggahan atau komentar atas potongan video ceramah Jusuf Kalla. Menurut pemberitaan, laporan itu berkaitan dengan dugaan bahwa mereka membangun framing dari video ceramah JK yang tidak utuh. Kumparan melaporkan bahwa unggahan Ade dikaitkan dengan kanal Cokro TV pada 9 April 2026, Permadi Arya dengan unggahan pada 12 April 2026, dan Grace Natalie pada 13 April 2026. Pelapor menilai narasi yang dibangun dari video tidak utuh itu menimbulkan salah persepsi di tengah publik.
Detik menulis bahwa menurut pihak pelapor, Ade Armando dan kawan-kawan diduga melakukan framing seolah-olah Jusuf Kalla sedang membahas ajaran agama Kristen terkait syahid. Padahal, menurut pelapor, jika ceramah itu ditonton secara utuh, JK justru sedang menjelaskan kekhawatiran psikologis masyarakat dan meluruskan cara berpikir keliru tentang konsep syahid. Antara juga memberitakan laporan aliansi ormas Islam tersebut ke Bareskrim Polri pada Senin, 4 Mei 2026.
Di sisi lain, Grace Natalie membela diri. Ia menyatakan tidak mengunggah, memotong, atau mengedit video ceramah JK. Ia mengatakan mengetahui video itu dari media sosial dan pemberitaan, lalu memberi komentar karena video tersebut sudah viral. Tempo melaporkan bahwa Grace berpendapat pernyataan JK rawan disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk membenarkan tindak kekerasan. CNN Indonesia juga menulis bahwa Grace mendesak JK mencabut pernyataannya, meminta maaf, dan memberi klarifikasi kepada publik.
Dari sini terlihat bahwa perkaranya bukan hanya soal video, Perkaranya adalah pertarungan narasi
Narasi yang tampak dibangun oleh Ade Armando dan Grace Natalie kira-kira begini:: Jusuf Kalla, sebagai tokoh senior, telah mengucapkan sesuatu yang problematis tentang agama, syahid, dan kekerasan; ucapan itu rawan disalahgunakan; karena itu JK perlu dikritik dan diminta menjelaskan. Dalam narasi ini, JK tidak lagi ditempatkan terutama sebagai mantan wakil presiden, tokoh senior, atau mediator konflik Poso dan Ambon, melainkan sebagai figur publik yang pernyataannya dapat dianggap berbahaya.
Struktur narasinya jelas. Masalahnya adalah ucapan tokoh publik tentang agama dan kekerasan. Korban potensialnya adalah kerukunan antaragama. Nilai moral yang dipanggil adalah toleransi dan anti-kekerasan. Solusinya adalah kritik, klarifikasi, bahkan permintaan maaf. Dalam bentuk ini, narasi tersebut tampak masuk akal. Siapa yang tidak setuju bahwa kekerasan atas nama agama harus dicegah? Siapa yang tidak setuju bahwa tokoh besar pun boleh dikritik?
Tetapi masalah muncul ketika narasi itu dibangun dari potongan komunikasi yang dipersoalkan keutuhannya. Bila konteks ceramah JK memang berbeda dari kesan yang muncul dalam potongan video, maka narasi tersebut berubah sifat. Ia tidak lagi sekadar kritik terhadap pernyataan berbahaya, tetapi menjadi produksi makna yang tidak adil terhadap seseorang.
Di sinilah publik harus belajar membedakan antara kritik dan framing. Kritik bekerja dengan membaca keseluruhan konteks, memahami maksud, lalu menguji argumen. Framing manipulatif bekerja dengan mengambil bagian tertentu, melepaskannya dari konteks, lalu mendorong publik pada kesimpulan emosional. Kritik memperluas pemahaman. Framing mempersempit pemahaman.
Kemarahan 40 ormas Islam dapat dipahami dalam kerangka ini. Mereka tidak hanya marah karena JK dikritik. Kritik terhadap JK tentu sah. Mereka marah karena, dalam pandangan mereka, JK ditempatkan dalam narasi yang keliru: seolah-olah ia sedang memberi pembenaran keagamaan atas kekerasan, padahal menurut mereka ceramah utuhnya justru sedang meluruskan kesesatan cara berpikir tentang syahid. SindoNews melaporkan bahwa aliansi 40 ormas Islam meminta Bareskrim mengusut laporan terhadap Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natalie terkait ceramah JK.
Pelajaran penting dari kasus ini adalah: narasi dapat mengubah posisi moral seseorang di mata publik.
Jusuf Kalla selama ini dikenal sebagai tokoh yang terlibat dalam perdamaian konflik Poso dan Ambon. Tetapi melalui potongan narasi tertentu, ia digeser menjadi figur yang dicurigai memproduksi pernyataan berbahaya tentang agama. Pergeseran ini sangat serius. Dalam politik, reputasi seseorang tidak hanya dihancurkan oleh fakta buruk, tetapi juga oleh susunan makna yang membuat publik melihatnya dalam cahaya buruk.
Hal yang sama bisa terjadi pada siapa pun. Seorang aktivis bisa dibingkai sebagai pengacau. Seorang ulama bisa dibingkai sebagai ekstremis. Seorang akademisi bisa dibingkai sebagai antek asing. Seorang pejabat bisa dibingkai sebagai penyelamat bangsa. Seorang oposisi bisa dibingkai sebagai musuh negara. Semua tergantung bagaimana fakta dipilih, disusun, diberi emosi, lalu diedarkan.
Literasi narasi harus menjadi bagian penting dari pendidikan politik publik.
Pertama, publik harus memeriksa keutuhan konteks. Potongan video, kutipan pendek, judul berita, atau unggahan media sosial tidak boleh langsung dijadikan dasar penilaian moral. Dalam ekosistem digital, yang viral sering kali bukan yang paling benar, melainkan yang paling mudah memicu emosi.
Kedua, publik harus bertanya: siapa yang sedang dijadikan penjahat dalam narasi ini? Setiap narasi politik hampir selalu membutuhkan tokoh bermasalah. Kadang tokoh itu memang bermasalah. Tetapi kadang ia dibuat bermasalah agar publik terdorong masuk ke dalam posisi politik tertentu.
Ketiga, publik harus bertanya: emosi apa yang sedang dipicu? Narasi manipulatif biasanya mengaktifkan kemarahan, ketakutan, kebencian, atau rasa terancam. Begitu emosi naik, kemampuan membaca konteks turun. Orang menjadi cepat membagikan, cepat menghukum, cepat memilih kubu.
Keempat, publik harus bertanya: apa kesimpulan politik yang ingin diarahkan? Dalam kasus JK, kesimpulan yang hendak diarahkan oleh narasi Ade-Grace tampaknya adalah bahwa JK harus dikritik karena pernyataannya rawan membahayakan kerukunan. Sebaliknya, narasi tandingan dari ormas Islam adalah bahwa Ade, Grace, dan Permadi Arya telah membangun framing menyesatkan yang justru mengganggu kerukunan.
Dua narasi itu sama-sama mengklaim membela kerukunan. Tetapi keduanya menunjuk sumber bahaya yang berbeda. Yang satu menunjuk JK. Yang lain menunjuk para pengkritik JK. Di sinilah publik tidak boleh hanya memilih berdasarkan kedekatan politik. Publik harus kembali pada konteks, bukti, dan proporsi.
Ada paradoks yang perlu direnungkan. Narasi yang mengaku membela toleransi bisa berubah menjadi sumber ketegangan baru bila dibangun dengan cara yang tidak adil. Sebaliknya, narasi yang mengaku membela martabat agama juga bisa berubah menjadi ancaman terhadap kebebasan berbicara bila langsung dibawa ke kriminalisasi. Karena itu, penyelesaian terbaik dalam demokrasi bukan sekadar saling melapor, melainkan membuka konteks seluas-luasnya.
Tampilkan ceramah utuh. Baca transkrip lengkap. Periksa bagian sebelum dan sesudah kalimat yang dipersoalkan. Pisahkan antara kritik yang sah dan tuduhan yang berlebihan. Bedakan antara salah tafsir, fitnah, provokasi, dan perbedaan pendapat. Demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian mengkritik, tetapi juga membutuhkan disiplin konteks.
Dalam bahasa sederhana, narasi politik adalah mesin pembuat makna. Ia membuat publik mengerti peristiwa. Tetapi mesin itu dapat dipakai untuk mencerahkan, dapat pula dipakai untuk menyesatkan. Bila narasi dibangun secara jujur, ia membantu publik memahami kompleksitas. Bila narasi dibangun secara manipulatif, ia membuat publik merasa paham padahal sedang dituntun menuju kesimpulan yang sudah disiapkan.
Kasus Jusuf Kalla, Ade Armando, Grace Natalie, dan Permadi Arya memperlihatkan betapa berbahayanya politik potongan. Sebuah fragmen dapat mengubah tafsir. Sebuah tafsir dapat mengubah reputasi. Sebuah reputasi yang rusak dapat memicu kemarahan kolektif. Kemarahan kolektif dapat berubah menjadi laporan polisi. Dari satu potongan video, ruang publik bisa bergerak menuju konflik simbolik yang jauh lebih besar.
Karena itu, tugas warga demokratis bukan hanya menjadi pembaca berita. Tugas warga demokratis adalah menjadi pembaca narasi. Ia harus mampu melihat bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana sesuatu dikisahkan. Bukan hanya siapa berbicara, tetapi siapa yang diuntungkan oleh cara bicara itu. Bukan hanya fakta apa yang muncul, tetapi fakta apa yang dihilangkan.
Politik modern tidak selalu menguasai publik dengan larangan. Sering kali ia menguasai publik dengan cerita. Maka kebebasan publik tidak cukup dijaga dengan hak berbicara. Ia juga harus dijaga dengan kemampuan membaca narasi.
Sebab seseorang bisa saja bebas berbicara, bebas memilih, bebas marah, dan bebas membagikan unggahan. Tetapi bila seluruh kebebasan itu bergerak di dalam narasi yang manipulatif, ia sesungguhnya sedang berjalan menuju tempat yang tidak ia pilih sendiri.===
Bekasi, 12 Mei 2026
Penulis:
Pendiri Forum Aktivis Bandung
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Presidium KAPPAK
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air
