Oleh: Iman Ghazali
Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam belakangan ini semakin menghangat. Aksi mahasiswa yang menuntut evaluasi hingga penghentian program MBG kemudian disusul aksi para pekerja dapur MBG yang meminta program tersebut tetap dilanjutkan karena telah membuka lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat.
Terbaru, publik kembali dihadapkan pada aksi damai yang melibatkan anak-anak sekolah untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan MBG. Aksi tersebut bahkan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
Sebagai warga Kota Batam, saya menilai penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara. Mahasiswa berhak menyampaikan kritik, begitu pula para pekerja berhak memperjuangkan nasib mereka. Namun, pelibatan peserta didik dalam polemik kebijakan publik perlu menjadi perhatian serius.
Anak-anak harus ditempatkan sebagai subjek yang dilindungi, bukan dijadikan bagian dari tarik-menarik kepentingan. Dunia pendidikan semestinya tetap menjadi ruang yang netral, aman, dan fokus pada proses pembelajaran.
Kehadiran peserta didik dalam aksi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi, aksi itu juga diikuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Kondisi ini patut dievaluasi agar tidak menimbulkan persepsi bahwa institusi pendidikan telah masuk ke dalam pusaran perdebatan kebijakan publik.
Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yakni meningkatkan kualitas gizi dan mencegah stunting. Namun, dukungan maupun kritik terhadap program tersebut seharusnya disampaikan melalui ruang dialog, kajian, dan evaluasi yang objektif, bukan dengan melibatkan anak-anak dalam arena polemik.
Pada akhirnya, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai masa depan generasi penerus justru terseret ke dalam perdebatan yang belum tentu mereka pahami secara utuh.
Penulis.
Ketua Umum HMI komisariat Al Aziz Kota Batam
