Realbatam.com. Kota Tanjungpinang-Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah berharap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tanjungpinang memenuhi standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Lis saat peresmian SPPG Kampung Baru 3T di Jalan Yos Sudarso, Gang Jahan 8, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (14/10/2026).
Lis mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung pelaksanaan MBG untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah. Namun, sejumlah hal masih perlu dibenahi agar layanan SPPG sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN.
“Pemerintah tentunya mendukung program ini sekaligus melakukan pengawasan. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk pembenahan agar memenuhi standar gizi yang sudah ditentukan dan ditetapkan BGN pusat,” ujar Lis.
Peresmian SPPG Kampung Baru 3T di Tanjungpinang merupakan bagian dari peresmian serentak 980 dapur SPPG di 16 provinsi yang ditargetkan melayani sekitar 1,4 juta penerima manfaat.
Peresmian serentak dipimpin Kepala BGN Sudaryono secara daring dari Aceh. Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono hadir langsung di Tanjungpinang bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura serta sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda.
Trenggono menjelaskan, peresmian tidak serta-merta berarti seluruh dapur SPPG langsung beroperasi penuh. Setiap dapur perlu memastikan kesiapan peralatan, standar operasional prosedur (SOP), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta tenaga pelaksana dan relawan sebelum memberikan layanan.
“Setelah peresmian ini, bukan berarti SPPG langsung beroperasi. Perlu ada tahapan yang harus dipastikan, mulai dari kesiapan peralatan, sumber daya manusia, hingga seluruh kebutuhan operasional benar-benar siap,” ujar Trenggono.
Sebelum beroperasi penuh, pengelola juga perlu melakukan uji coba pelayanan selama dua hingga tiga hari dengan melibatkan sejumlah penerima manfaat. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan.
Trenggono turut mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta uang atau imbalan dalam proses pembukaan SPPG. Masyarakat yang menemukan praktik tersebut diminta melaporkannya kepada pihak berwenang.
Selain membantu pemenuhan gizi, keberadaan SPPG diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui keterlibatan pemasok bahan pangan lokal.
“Program MBG ini selain membantu pemenuhan gizi, juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta pemasok pangan lokal diharapkan bisa terlibat dalam penyediaan bahan pangan,” tambah Trenggono.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, yang juga menjabat Ketua Satgas BGN Kepri, menyampaikan laporan pelaksanaan MBG di Kepri telah mencapai 87 persen. Selain itu, terdapat tambahan 37 SPPG baru untuk daerah yang telah ditentukan.
“Di Kepri sekarang sudah 87 persen laporan untuk keseluruhannya. Saat ini ada tambahan 37 SPPG baru untuk daerah-daerah yang sudah ditentukan,” ucap Nyanyang.
Ia meminta perhatian terhadap wilayah 3T lainnya, terutama Kabupaten Lingga yang memiliki persoalan stunting cukup tinggi.
“Kami mohon perhatian untuk daerah 3T lainnya, karena ada daerah seperti Lingga yang perlu penanganan, mengingat angka stuntingnya cukup tinggi. Kami mengharapkan arahan dan bimbingan agar pelaksanaan MBG di Kepri bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Nyanyang, pemerataan layanan penting agar anak-anak di wilayah kepulauan, termasuk daerah yang sulit dijangkau, mendapat akses pemenuhan gizi. (Red)
