Hj.Eva Susanti Apresiasi Posbakum YBH-SSB, Dorong Sinergi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Palembang Komitmen Kapolda Jawa Timur menjaga Pemuda: “Pemuda Berani Melawan Narkoba, Menjaga Persatuan dan Masa Depan Jawa Timur” Daarurrahmah Cup V Resmi Dibuka, Jadi Ajang Silaturahmi dan Unjuk Bakat Pelajar SD/MI se-Kabupaten Bekasi Pengamat: Yayasan IGM Perlu Jujur Akui Ada Aktivitas Komersial, Status Nirlaba Tak Otomatis Bebas PBB Momentum Sumpah Pemuda: Jangan Hanya Jadi Angka, Jaga Konstitusi Relokasi UMKM Teluk Keriting, Pemko Siapkan Lokasi Alternatif

Nasional

Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia secara tegas mendesak pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

badge-check


					Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia secara tegas mendesak pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Perbesar

Realbatam.com. Jakarta-Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia secara tegas mendesak pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Mochammad Afifuddin, serta pemeriksaan terhadap komisioner KPU yang bertanggung jawab dalam proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu menyusul polemik verifikasi dokumen pendidikan Gibran. Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia menilai bahwa persoalan tersebut harus dijawab melalui keterbukaan informasi, pemeriksaan menyeluruh, dan pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak terkait.

Jenderal Lapangan Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia, Yaseer Arafaat, menegaskan bahwa pihaknya mendesak pencopotan Ketua KPU RI sebagai bentuk tuntutan politik organisasi sekaligus meminta agar tanggung jawab komisioner yang menjabat pada saat tahapan pencalonan berlangsung turut diperiksa.

“Kami mendesak Ketua KPU RI untuk dicopot dari jabatannya dan meminta seluruh komisioner yang terlibat dalam proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran diperiksa secara menyeluruh. Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum, prosedur, dan pertimbangan yang digunakan KPU dalam proses tersebut,” tegas Yaseer Arafaat.

Menurut Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia, penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh tahapan pencalonan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu, penjelasan mengenai alasan tidak dilakukannya klarifikasi tambahan terhadap dokumen yang dipersoalkan harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum tersebut juga menegaskan bahwa tidak adanya laporan masyarakat atau keberatan selama tahapan pencalonan tidak dengan sendirinya menutup ruang evaluasi terhadap prosedur administrasi, sepanjang terdapat dasar dan bukti yang relevan untuk ditindaklanjuti.

Lima Tuntutan Tegas Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia

Dalam pernyataan sikapnya, Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia menyampaikan lima tuntutan:

1. COPOT KETUA KPU RI, MOCHAMMAD AFIFUDDIN! Mendesak pemberhentian dari jabatan Ketua KPU RI melalui mekanisme yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. USUT KOMISIONER KPU YANG TERLIBAT! Mendesak pemeriksaan terhadap komisioner yang menjabat dan memiliki tanggung jawab dalam proses verifikasi persyaratan pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.

3. JATUHKAN SANKSI TEGAS! Mendesak penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pemberhentian apabila memenuhi ketentuan hukum dan etik.

4. BUKA PROSES VERIFIKASI DOKUMEN! Mendesak KPU RI menjelaskan dasar hukum, prosedur, dan pertimbangan administratif dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran.

5. JAGA INTEGRITAS DEMOKRASI! Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem verifikasi pencalonan dan penegakan aturan secara transparan tanpa pandang bulu.

Yaseer Arafaat: Jangan Biarkan Kepercayaan Publik Terus Dipertanyakan

Yaseer Arafaat menegaskan bahwa desakan pencopotan Ketua KPU RI merupakan sikap politik Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia dalam menuntut pertanggungjawaban penyelenggara pemilu. Ia meminta lembaga berwenang menindaklanjuti persoalan tersebut secara objektif dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti.

“Kami tidak ingin integritas penyelenggara pemilu hanya menjadi slogan. Kami mendesak Ketua KPU RI dicopot, komisioner terkait diperiksa, dan seluruh proses verifikasi dokumen yang dipersoalkan dibuka secara transparan. Jika ditemukan pelanggaran, jatuhkan sanksi tegas sesuai hukum. Demokrasi tidak boleh kehilangan kepercayaan rakyat,” tegasnya.

Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui penyampaian aspirasi secara konstitusional dan mendesak adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pihak-pihak terkait.

COPOT KETUA KPU RI!

USUT KOMISIONER YANG TERLIBAT!

BUKA FAKTA VERIFIKASI DOKUMEN PENDIDIKAN GIBRAN!

TEGAKKAN HUKUM, JAGA INTEGRITAS DEMOKRASI!

Narahubung:
Yaseer Arafaat
Jenderal Lapangan
Forum Gerakan Mahasiswa Indonesia
081511464907

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Setelah Ramai Jadi Sorotan Publik, Dua Putra Gus Irfan Tinggalkan Jabatan Tenaga Ahli Kemenhaj

27 Oktober 2026 - 16:07 WIB

Wamenhaj Imbau Umrah Tak Naik Pesawat Transit Malaysia-Singapura

27 Oktober 2026 - 03:20 WIB

Bamsoet Dukung Sufmi Dasco: Indonesia Harus Berani Tentukan Rating Bursa Sendiri, MSCI Bukan Penentu Nasib Ekonomi Bangsa

26 Oktober 2026 - 19:28 WIB

Mendagri Tito Karnavian: Normalisasi 137 Sungai Jadi Prioritas Pulihkan Pascabencana Sumatera

26 Oktober 2026 - 19:20 WIB

DEN Dorong MBG Prioritaskan Wilayah 3T, Desa dan Masyarakat Miskin

21 Oktober 2026 - 12:31 WIB

Trending di Nasional