Realbatam.com. Jakarta-Kiprah kader muda asal Pota, Manggarai Timur, Flores kembali menorehkan catatan positif di kancah nasional. Darmiyanto, S.H., CPM., resmi dilantik sebagai Direktur Bidang Sosialisasi dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat Badan Koordinasi Nasional Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB HMI) Periode 2026–2029.
Pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi BAKORNAS LKBHMI PB HMI dalam memperkuat komitmen keorganisasian di bidang advokasi, penegakan hukum, serta literasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Sebagai Direktur Bidang Sosialisasi dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat, Darmiyanto memikul tanggung jawab besar untuk merumuskan serta mengawal berbagai program kerja strategis. Fokus utamanya mencakup peningkatan kesadaran hukum, pendampingan masyarakat, serta perluasan akses keadilan bagi kelompok rentan dan marginal.
Dalam keterangannya usai prosesi pelantikan di Jakarta, Darmiyanto menegaskan arah dan visi kepemimpinannya untuk tiga tahun ke depan, “Amanah ini merupakan tanggung jawab moral dan keumatan yang besar. LKBHMI harus hadir bukan sekadar sebagai lembaga advokasi formal, melainkan sebagai wadah pemberdayaan yang hidup di tengah masyarakat.”
“Fokus utama kami adalah menghadirkan program edukasi dan literasi hukum yang inklusif serta mudah diakses oleh semua golongan. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya paham aturan hukum secara teoritis, tetapi juga memiliki keberanian dan daya untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.”
“Sebagai putra daerah dari Pota, Manggarai Timur saya berkomitmen membawa semangat daerah ke tingkat nasional. Kita akan dorong pemerataan keterjangkauan edukasi dan bantuan hukum hingga ke pelosok, sehingga keadilan tidak hanya dirasakan di pusat, tetapi juga merata di daerah-daerah,” tegas Darmiyanto.
Penunjukan Darmiyanto di struktur jajaran kepengurusan nasional BAKORNAS LKBHMI PB HMI dinilai memberi warna baru bagi dinamika organisasi. Segenap pengurus dan kader berharap kepemimpinan di bidang sosialisasi dan pemberdayaan hukum ini mampu memperkuat fungsi pergerakan HMI dalam mengawal isu-isu hukum kontemporer serta memberikan kontribusi nyata bagi penegakan keadilan sosial di Indonesia. (Red)
