Realbatam.com. Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar secara hybrid, bertempat di Ruang Rapat Asisten II Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (15/06/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Tanjungpinang, Hamerudin, serta diikuti oleh perangkat daerah terkait. Rakor tingkat pusat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi pejabat kementerian/lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang hadir, baik secara langsung maupun melalui zoom meeting, atas konsistensi dan komitmen dalam menjaga koordinasi pengendalian inflasi daerah.
Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan nasional.
“Koordinasi yang terus dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas inflasi. Pemerintah daerah memiliki peran strategis karena paling memahami kondisi lapangan,” ujar Tito.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada periode 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali ini mencakup seluruh kegiatan usaha nonpertanian, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan kondisi perekonomian Indonesia.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah. Data ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan, peningkatan investasi, penguatan UMKM, hingga pengembangan sektor-sektor ekonomi baru,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah untuk turut menyukseskan pelaksanaan SE2026 melalui dukungan sosialisasi dan fasilitasi di daerah masing-masing.
“Pemerintah daerah kami harapkan dapat membantu menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi ini nantinya akan diperkuat melalui Surat Edaran Bersama antara pemerintah daerah dan BPS, karena data ekonomi yang akurat akan sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan, termasuk dalam pengendalian inflasi daerah,” tegasnya.
Terkait perkembangan inflasi nasional, Tito Karnavian memaparkan bahwa berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS tanggal 2 Juni 2026, inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) tercatat sebesar 0,28 persen.
Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,39 persen dengan andil 0,12 persen, serta kelompok transportasi yang mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,61 persen dengan andil 0,07 persen.
Selain itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi 0,45 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,40 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28 persen. Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar -0,74 persen, sehingga menahan laju inflasi lebih lanjut.
Adapun komoditas utama penyumbang inflasi bulanan antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, bahan bakar rumah tangga, dan tomat.
“Pergerakan harga komoditas pangan dan transportasi perlu terus diwaspadai. Pemerintah daerah harus melakukan langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali dan tidak berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat,” ujar Tito.
Menanggapi arahan Menteri Dalam Negeri, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Tanjungpinang, Hamerudin, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang siap mendukung penuh kebijakan pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Pemko Tanjungpinang menyambut baik arahan Mendagri. Kami siap bersinergi dengan BPS untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, karena data yang akurat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran,” ungkap Hamerudin.
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Pemko Tanjungpinang akan memperkuat koordinasi lintas OPD dan instansi vertikal, termasuk peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026.
Terkait pengendalian inflasi daerah, Hamerudin menyampaikan bahwa Pemko Tanjungpinang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah dan terus melakukan berbagai langkah konkret, antara lain, Pemantauan rutin harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional dan distributor, Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah pada momen tertentu, Penguatan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjaga kelancaran pasokan komoditas strategis, Koordinasi intensif dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha, Mendorong pemanfaatan data inflasi sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.
“Langkah-langkah ini kami lakukan untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga. Ke depan, Pemko Tanjungpinang akan terus memperkuat kolaborasi dan respon cepat terhadap gejolak harga, sehingga inflasi di Kota Tanjungpinang dapat terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tutup Hamerudin.
Dengan mengikuti rakor ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung kebijakan nasional demi kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang.
Sumber: MC TPI
Redaksi: Asyraf A
