Realbatam.com. Batam-Polda Kepulauan Riau (Kepri) memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Batam maupun wilayah Kepri secara umum masih dalam kondisi aman dan kondusif di tengah berkembangnya isu terkait rencana aksi penyampaian pendapat yang disebut akan berlangsung pada Juli 2026.
Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, pihaknya bersama TNI, pemerintah daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus melakukan langkah antisipasi guna menjaga stabilitas keamanan, khususnya di kawasan industri, pusat perekonomian, dan objek vital nasional.
“Situasi kamtibmas di Batam saat ini aman dan kondusif. Masyarakat maupun investor tidak perlu khawatir dan dapat tetap menjalankan aktivitas seperti biasa,” kata Asep dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah strategis yang menjadi pintu gerbang investasi dan perdagangan internasional. Karena itu, stabilitas keamanan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor serta keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Polda Kepri, kata Asep, terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, pelaku usaha, organisasi buruh, mahasiswa, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat guna memastikan situasi tetap kondusif.
Ia menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, pelaksanaannya diharapkan berlangsung secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi maupun terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan iklim investasi yang sehat serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Untuk menjaga situasi tetap aman, Polda Kepri akan terus meningkatkan patroli rutin, pengamanan objek vital, kegiatan cooling system, deteksi dini, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.(Red)
