RealBatam.Com. Batam-Kader Partai sekaligus Pengurus DPD Golkar Kepulauan Riau, Taba Iskandar, mendesak penyelidikan internal menyusul beredarnya video rapat yang menyeret nama partai dalam pembahasan proyek strategis nasional (PSN) di Batam. Ia bahkan mendorong Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar membentuk tim investigasi atau membawa persoalan ini ke Mahkamah Partai.
Video yang dimaksud memperlihatkan rapat antara BP Batam dan Menteri Keuangan yang juga dihadiri Kementerian Koordinator Perekonomian serta pengusaha Akhmad Ma’ruf Maulana yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Kepri. Dalam forum tersebut, pernyataan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia, yang menyebut Partai Golkar menjadi sorotan publik.
Rapat itu sendiri merupakan sidang debottlenecking yang digelar Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah pada 13 Maret 2026 di Kementerian Keuangan, dipimpin Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Salah satu isu yang dibahas adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Galang, Batam. Dalam perjalanan rapat Li Claudia menduga proyek PSN tersebut didapatkan Akhmad Ma’ruf karena sebagai Ketua DPD Golkar Kepri.
Menanggapi polemik yang muncul, Taba menegaskan perlu ada klarifikasi terbuka dari Akhmad Ma’ruf. Ia membantah adanya keterkaitan antara proyek tersebut dengan Partai Golkar.
“Saya perlu mengklarifikasi itu. Sepengetahuan saya tidak ada pembicaraan proyek sebagai proyek Golkar,” ujarnya, di Batam, Kamis (9/4/2026).
Ia juga meminta Ma’ruf memberikan penjelasan langsung kepada publik untuk menghindari kesan adanya relasi politik dalam proyek tersebut. Menurut Taba, Golkar tidak pernah membahas ataupun mengambil keuntungan dari PSN Galang.
Selain itu, Taba menyinggung rekam jejak Ma’ruf saat menjabat Ketua DPD Golkar Kepri, termasuk janji pembangunan kantor DPD yang disebut belum terealisasi. Ia bahkan mendorong agar hal itu dipertanggungjawabkan dalam forum musyawarah daerah (musda).
Lebih jauh, Taba mengingatkan bahwa ketidakjelasan posisi Ma’ruf dalam proyek PSN dapat berdampak pada citra partai dan menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, ia menilai investigasi internal menjadi penting untuk memastikan apakah proyek tersebut murni swasta atau memiliki keterkaitan politik.
Di sisi lain, Taba menyatakan dukungannya terhadap pandangan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia terkait pentingnya penanganan PSN secara strategis. Ia menekankan bahwa proyek-proyek tersebut harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan beban finansial agar tidak merugikan negara maupun BP Batam.
Ia juga menyoroti proses penetapan PSN yang dinilai terlalu mudah, serta mempertanyakan urgensi penguasaan lahan skala besar di Batam, terutama ketika persoalan seperti Rempang belum sepenuhnya tuntas.
“Apa dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dijelaskan,” katanya.
Taba turut mengkritisi lemahnya koordinasi antarlembaga, termasuk peran Dewan Kawasan yang dinilai kurang terlihat. Pernah duduk sebagai tim keknis di Dewan Kawasan saat ini dia melihat kurangnya peran Dewan Kawasan yang anggotanya di antaranya Gubernur dan Ketua DPRD Kepri.
“Belakangan saya tak melihat aktivitas itu. Sejauh mana gubernur mewarnai kebijakan di BP Batam dan Ketua DPRD Kepri yang mewakili masyarakat,” kata Taba.
Ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek PSN di Batam perlu dilakukan agar tidak membebani pemerintah daerah.
Sebagai kader Golkar, Taba menegaskan tidak ingin partainya dibenturkan dengan kepentingan oknum tertentu. Ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan ini secara objektif dan membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok.
Taba juga meminta perjuangan pembebasan UWT lahan non-komersil tidak dicampur adukan dengan kepentingan sebuah partai tertentu. “Ini aspirasi murni masyarakat yang menuntut hak,” tegasnya.
Dia berharap agar beberapa pihak dapat memilah apa yang terjadi di Batam. Mana kepentingan masyarakat dan perilaku oknum yang hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
