Realbatam.com. Karimun-Bupati Karimun, H. Ing. Iskandarsyah, pada 22 April 2026-menerima kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Rumah Dinas Bupati Karimun. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kondisi pendidikan serta menyerap aspirasi daerah, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Karimun.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Iskandarsyah memaparkan tantangan geografis Karimun yang terdiri dari 251 pulau, dengan 57 pulau berpenghuni. Kondisi ini menjadi kendala utama dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan.
“Salah satu isu krusial adalah peralihan status sekolah swasta menjadi negeri Kami sangat mendukung kebijakan ini karena dapat meringankan beban masyarakat. Namun, prosesnya memerlukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat,” ujar Bupati,
Selain itu, Bupati juga menyoroti keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan. Masih terdapat sekolah yang menerapkan sistem tiga shift akibat kekurangan ruang kelas, yang berdampak pada efektivitas pembelajaran.
“Kami berharap adanya dukungan penambahan ruang kelas baru agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Terkait kualitas akademik, Bupati mengakui masih adanya tantangan pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris berdasarkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat SMA. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta sarana pendukung pembelajaran.
Dalam kesempatan tersebut. Bupati juga mengusulkan agar kewenangan. pengelolaan SMA/SMK dapat dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, rentang kendali antara Karimun dan ibu kota provinsi di Tanjungpinang cukup jauh sehingga menyulitkan koordinasi.
“Jika ada persoalan di SMA, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan langsung untuk menangani. Ini menjadi hambatan dalam percepatan penyelesaian masalah di lapangan,” tegasnya.
Bupati iskandarsyah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan
“Kami mengapresiasi kehadiran Komisi X DPR RI yang turun langsung ke lapangan. Sinergi ini penting agar setiap anak di Karimun mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, perwakilan Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa Karimun memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, namun tetap menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan akibat kondisi geografis kepulauan,
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini meliputi:
Keterbatasan infrastruktur pendidikan, termasuk masih adanya sistem belajar tiga shift
- Kualitas akademik, khususnya pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris
- Perlunya sinergi antar-lembaga dalam pengelolaan pendidikan
- Usulan peralihan status sekolah swasta menjadi negeri
Komisi X DPR RI menyatakan komitmennya untuk membawa berbagai aspirasi tersebut ke tingkat pusat guna mendorong kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, khususnya bagi daerah kepulauan,
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di wilayah kepulauan tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama dan berkualitas,” ujar perwakilan Komisi X
