Realbatam.com. Dompak-Gubernur Ansar Ahmad mengatakan, Pemprov Kepri berkomitmen memperkuat pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Salah satunya dengan percepatan pelaksanaan program cek kesehatan gratis.
Menurut Ansar, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen pada tahun ini, atau di atas batas minimal yang diwajibkan.
“Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Maka semua masyarakat di Kepri harus sehat,” ujar Ansar dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026).
Ia mengatakan, Pemprov Kepri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Ansar mengakui capaian pelaksanaan program tersebut di Kepri masih perlu ditingkatkan. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama jajaran dinas kesehatan memperkuat kolaborasi dan tidak menjadikan kondisi geografis kepulauan sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan program.
“Kami tidak mau menyampaikan persoalan klasik karena geografi. Saya hanya perlu komitmen teman-teman bupati dan wali kota bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan program ini,” katanya.
Ansar juga meminta agar pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi lebih memperkuat aspek promotif dan preventif.
Selain TBC dan Cek Kesehatan Gratis, ia menyoroti persoalan stunting dan program imunisasi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengevaluasi berbagai indikator kesehatan secara berkala.
Ia menyebut hasil survei E-PPGBM menunjukkan angka stunting di Kepri berada pada kisaran 3 persen, sementara berdasarkan survei SSGI angkanya masih sekitar 15 persen. Perbedaan tersebut menjadi alasan bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi dan evaluasi.
Upaya pencegahan stunting dilakukan antara lain melalui perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah, serta penguatan berbagai program kesehatan sejak masa kehamilan.
Perkuat Peran Masyarakat
Ansar menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, PKK, organisasi keagamaan dan berbagai kelompok masyarakat perlu dilibatkan untuk memperluas edukasi kesehatan hingga ke tingkat paling bawah.
“Program promotif dan program antisipasi harus kita perbesar supaya masyarakat tahu. Kita harus bekerja sama dengan PKK, ormas, partai politik, majelis ulama dan siapa saja. Yang penting semua menyuarakan bahwa kesehatan itu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia juga meminta kader posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam mengajak masyarakat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Ansar berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan layanan kesehatan di Kepri sekaligus menjadikan provinsi kepulauan tersebut sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program kesehatan nasional.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut mempromosikan program ini. Mari bergerak cepat bersama, mengajak masyarakat menjaga kesehatan, melakukan pencegahan dan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis secara masif,” kata Ansar.
Turut hadir Ibu Linda Benyamin Paulus, Plt. Direktur Penyakit Menular yang juga Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr. Sumarjaya, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Ketua BKOW Kepri Hj. Neni Dwiyanna Nyanyang Haris Pratamura, unsur Forkopimda, para bupati/wali kota se-Kepri, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, pimpinan rumah sakit, Kepala Dinas Kesehatan, para camat dan lurah, serta kader Posyandu. (Red)
