Amsakar dan Zulkifli Hasan Dorong Pers Profesional, Berintegritas, dan Kontributif bagi Pembangunan Li Claudia Tinjau Kesiapan 512 Titik PJU dan Serah Terima ROW 30 Melcem, BP Batam Perkuat Infrastruktur Jalan Groundbreaking SWRO Kabil: Investasi Rp 600 Miliar, Perkuat Pasokan Air Data Centre Kecewa Atas Penanganan Sejumlah Kasus, Irfan Nazori Gantung Kutang dan Celana Dalam Di Depan Polres Musi Banyuasin Tuan Rumah Tanjungpinang Raih Emas, Perak dan Perunggu pada Cabor Panjat Tebing Porprov VI Kepri Dirjen Otda Siap Fasilitasi Usulan Pembangunan Embung ke Kementerian PU

Batam

Ruslan Sinaga: “Jangan Biarkan PAD Parkir Jadi Bancakan Oknum”

badge-check


					Ruslan Sinaga: “Jangan Biarkan PAD Parkir Jadi Bancakan Oknum” Perbesar

RealBatam.com,Batam-Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Ruslan Sinaga, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum.

Menurutnya, rendahnya setoran parkir dibandingkan potensi riil di lapangan bukan lagi persoalan teknis, melainkan indikasi lemahnya pengawasan yang tidak bisa ditoleransi.

Setiap hari kendaraan memadati Batam dan Parkir di mana-mana penuh, tapi setoran ke kas daerah tidak mencerminkan kondisi itu. Ini logika sederhana dan Kalau pendapatan tidak naik, berarti ada yang bocor,” tegas Ruslan.

,Ia menilai alasan klasik seperti target tak tercapai atau kendala lapangan tidak bisa lagi dijadikan tameng. Dengan ratusan titik parkir aktif, mustahil setoran hanya berkisar puluhan ribu rupiah per titik per hari jika sistem berjalan normal.

Jangan sampai PAD parkir ini jadi bancakan oknum. Kalau pengawasan lemah, itu tanggung jawab pimpinan. Kalau tidak mampu mengendalikan sistem, lebih baik mundur atau diganti,” katanya lugas.

Ruslan juga menyinggung pentingnya keberanian pimpinan untuk melakukan audit internal terbuka, termasuk mengevaluasi kinerja UPT Parkir, koordinator lapangan, hingga mekanisme setoran manual yang dinilai rawan manipulasi.

Kita tidak ingin ada istilah uang parkir ‘dimakan hantu’. Hantu itu tidak ada dalam sistem keuangan daerah. Yang ada adalah kelalaian atau permainan. Ini harus dibongkar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebocoran PAD bukan sekadar angka, melainkan menyangkut hak masyarakat atas pembangunan. Setiap rupiah yang tidak masuk kas daerah berarti mengurangi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.

Ruslan memastikan Komisi II akan terus menekan agar dilakukan pembenahan menyeluruh, termasuk mendorong digitalisasi penuh sistem parkir dan transparansi data setoran harian.

“Ini bukan soal menyerang pribadi. Ini soal tanggung jawab jabatan. Kalau dalam waktu dekat tidak ada perbaikan signifikan, kami tidak ragu merekomendasikan evaluasi jabatan. PAD adalah hak rakyat, bukan ruang abu-abu untuk dimainkan,” pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Amsakar dan Zulkifli Hasan Dorong Pers Profesional, Berintegritas, dan Kontributif bagi Pembangunan

5 November 2026 - 16:52 WIB

Li Claudia Tinjau Kesiapan 512 Titik PJU dan Serah Terima ROW 30 Melcem, BP Batam Perkuat Infrastruktur Jalan

5 November 2026 - 16:49 WIB

Groundbreaking SWRO Kabil: Investasi Rp 600 Miliar, Perkuat Pasokan Air Data Centre

5 November 2026 - 16:42 WIB

Perkuat Pertahanan Negara, Pemko Batam Kirim 35 ASN Ikuti Seleksi Komcad

5 November 2026 - 01:55 WIB

Penataan Reklame Batam Mengacu Masterplan, Tujuh Permohonan Disetujui

4 November 2026 - 21:15 WIB

Trending di Batam