RealBatam.com-BATAM-Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa penentuan skala prioritas menjadi kunci utama dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Batam dibandingkan besarnya usulan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Batamkota Tahun 2026 yang digelar di Graha Pena Hall, Batamcentre, Senin (26/1/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Batamkota.
Amsakar mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang, yang menurutnya mencerminkan kepedulian warga terhadap arah pembangunan Batam. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh usulan dapat diakomodasi dalam satu tahun anggaran.
“Total usulan masyarakat mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan APBD kita hanya Rp4,29 triliun. Artinya, ini adalah kompetisi usulan. Kita harus berani menentukan prioritas yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan yang berdampak besar seperti sekolah dan fasilitas publik harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan lingkungan berskala kecil. Prinsip tersebut, kata Amsakar, sejalan dengan sistem perencanaan nasional yang menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down.
Amsakar menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Batam disusun melalui aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, kemudian disinergikan dengan visi kepala daerah, rencana kerja OPD, serta pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan fisik di wilayah Batamkota. Di antaranya perbaikan dan peningkatan akses jalan dari kawasan BNI menuju underpass, jalan di area perkantoran, Kejaksaan, Bank Indonesia, hingga kawasan wisata Ocarina. Selain itu, pembangunan infrastruktur di kawasan Cikitsu terus berlanjut dan ditargetkan dalam satu hingga dua tahun ke depan tersambung hingga SMA Negeri 3 Batam.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Kota Batam tetap fokus pada program nonfisik melalui 15 program prioritas daerah. Program tersebut mencakup sektor pendidikan melalui pembagian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, program kesejahteraan sosial berupa bantuan Rp300 ribu per bulan bagi 4.000 lansia, serta dukungan permodalan UMKM tanpa bunga hingga Rp20 juta bekerja sama dengan Bank BJB.
Pemko Batam juga menyalurkan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi di tujuh perguruan tinggi negeri, mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam DTKS, serta mahasiswa asal wilayah hinterland.
Menjawab persoalan dasar, Amsakar menyampaikan bahwa penanganan air bersih dan sampah terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Untuk sektor air bersih, proses lelang proyek direncanakan dimulai akhir Januari hingga Februari 2026, dengan target penyelesaian fisik pada Juli atau Agustus mendatang.
Sementara itu, dalam pengelolaan sampah, Pemko Batam melakukan normalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan dukungan 974 petugas kebersihan serta optimalisasi alat berat. Pemerintah juga menyiapkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat armada di TPA agar antrean kendaraan pengangkut tidak kembali terjadi.
Menutup arahannya, Amsakar mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah dengan bermedia sosial secara bijak dan tidak menyebarkan narasi negatif yang berpotensi memecah persatuan.
“Mari kita bangun Batam dengan narasi yang positif dan partisipatif. Perencanaan yang baik hanya akan berhasil jika didukung kesadaran bersama,” pungkasnya.
