Realabatam.com,Batam-Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini menjadi awal pelaksanaan pemeriksaan bagi entitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V. Selain itu, entry meeting juga merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Kehadiran Wali Kota Batam menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Batam dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pemeriksaan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Amsakar menegaskan, Pemerintah Kota Batam berkomitmen mendukung seluruh tahapan pemeriksaan. Hal itu diwujudkan melalui kesiapan seluruh perangkat daerah untuk bersikap kooperatif, responsif, dan terbuka dalam menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan tim auditor.
“Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan ini. Seluruh perangkat daerah harus kooperatif, responsif, dan terbuka dalam menyampaikan data serta informasi yang dibutuhkan agar proses audit berjalan lancar dan tepat waktu,” ujarnya.
Entry meeting tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan sebagai tanda dimulainya secara resmi pemeriksaan lapangan atas LKPD Tahun 2025 di masing-masing daerah.
Sementara itu, Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dan pimpinan DPRD. Menurutnya, kehadiran tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi dalam mendukung kelancaran proses audit.
“Kehadiran para kepala daerah dan pimpinan DPRD mencerminkan komitmen kuat serta sinergi dalam mendukung proses audit agar berjalan efektif dan tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Berikan perhatian khusus pada pemenuhan mandatory spending pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegasnya.
