RealBatam.com,Anambas-Penggunaan kontainer pada kapal subsidi pemerintah, KM Logistik Nusantara 4, menuai sorotan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Warga menduga pembagian kuota kontainer, khususnya rute Tarempa–Jakarta, tidak tepat sasaran sehingga memicu lonjakan ongkos kirim.
Kapal tersebut dioperasikan oleh PT Pelni sebagai bagian dari program subsidi distribusi barang ke wilayah terluar. Tujuannya untuk menekan biaya logistik agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Namun di lapangan, sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan kuota kontainer langsung melalui operator. Mereka menduga ada pihak tertentu yang menguasai kuota meski tidak memiliki barang untuk dikirim, lalu menjual kembali jasa pengiriman melalui perantara.
“Kita susah kirim barang. Namun ada orang yang dapat kuota kontainer, tapi barang tidak ada. Jadi jual jasa pengiriman lewat dia, bukan langsung ke Pelni. Ini buat harga pengiriman lebih mahal. Padahal subsidi,” ujar Anton, warga Tarempa, Senin (23/2).
Menurutnya, tarif resmi pengiriman satu kontainer tujuan Jakarta melalui Pelni sekitar Rp8 juta. Namun di lapangan, warga mengaku harus membayar Rp15 juta hingga Rp20 juta per kontainer untuk tujuan yang sama.
Kenaikan biaya tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha dan distributor di Anambas. Warga khawatir lonjakan ongkos kirim akan berdampak pada harga kebutuhan pokok di pasaran.
“Kalau begini caranya, harga-harga kebutuhan di Anambas pasti naik. Kasihan masyarakat,” keluh Anton.
Keluhan juga disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas, Agustar. Ia menyoroti keterbatasan kontainer basah (reefer) untuk mengangkut hasil perikanan dan bahan pangan segar.
Menurutnya, nelayan kerap kesulitan mengirim hasil tangkapan ke Jakarta dengan alasan kuota kontainer basah sudah penuh. Padahal, ia menyebut kontainer dari Tarempa ke Jakarta sering berangkat dalam kondisi tidak terisi maksimal.
“Nelayan kami kesulitan kirim hasil tangkapan. Alasannya sudah penuh. Tapi setahu saya, dari sini sering kosong. Justru dari Jakarta ke sini yang penuh muatan daging ayam,” ujarnya.
Agustar menjelaskan, Anambas hanya mendapat jatah empat unit kontainer basah setiap keberangkatan. Permintaan penambahan disebut terkendala kapasitas listrik kapal yang tidak mencukupi untuk unit pendingin tambahan.
“Anambas untuk kontainer basah hanya dapat empat. Mau ditambah, katanya listrik di kapal tidak cukup. Seharusnya pemerintah beri solusi, apalagi kapal ini subsidi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepulauan Anambas, Japrizal, membenarkan kuota untuk Anambas terdiri dari 40 unit kontainer kering dan empat unit kontainer basah.
Ia mengaku belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memegang kuota tersebut. Menurutnya, mekanisme pembagian dan prosedur pemesanan berada di ranah PT Pelni serta instansi teknis di tingkat pusat, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Kami belum tahu siapa saja yang punya kuota. Itu ranah Pelni, termasuk prosedur mendapatkan kuota dan pengiriman,” kata Japrizal.
Ia menyebut persoalan ini telah disampaikan melalui audiensi dengan Kementerian Perdagangan beberapa bulan lalu. Dalam waktu dekat, Disperindag Anambas berencana menjadwalkan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Laut dan manajemen Pelni untuk mengevaluasi sistem kuota serta kemungkinan penambahan kontainer basah.
Pemerintah daerah berharap ada solusi konkret agar distribusi barang dan hasil perikanan dari Anambas tetap lancar serta biaya pengiriman sesuai dengan skema subsidi pemerintah.
