RealBatam.com,BANJAR-Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sekaligus menegaskan legalitas kepengurusan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zaenudin Firay dan Sekretaris Umum Sandi Mardiana Putra. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjar, Wawan Setiawan, S.H., M.Si.
Satu Komando di Bawah SK Pengurus Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Zaenudin Firay menegaskan bahwa struktur kepengurusan PRIMA DMI Kota Banjar saat ini solid dan tidak terpecah. Ia menyampaikan bahwa legalitas organisasi telah sah dengan turunnya Surat Keputusan (SK) langsung dari Pengurus Pusat PRIMA DMI.
”Kami datang untuk memastikan bahwa koordinasi antara pemuda masjid dan pemerintah berjalan satu pintu. Perlu kami sampaikan bahwa kepengurusan PD PRIMA DMI Kota Banjar tidak ada dualisme. Kepengurusan yang sah, yang telah memiliki SK resmi dan tembusan dari pusat, adalah yang kami pimpin saat ini,” tegas Zaenudin Firay.
Dukungan Penuh Pemerintah Daerah
Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjar, Wawan Setiawan, S.H., M.Si., menyambut baik penjelasan tersebut. Beliau mengapresiasi langkah proaktif pengurus dalam melaporkan legalitas organisasi secara transparan kepada pemerintah daerah.
”Kami di Kesbangpol mengutamakan tertib administrasi. Dengan adanya SK resmi dari Pengurus Pusat, kami mengakui dan mendukung penuh keberadaan PRIMA DMI di bawah kepemimpinan Saudara Zaenudin Firay. Kami berharap rekan-rekan segera bergerak menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat Banjar,” ujar Wawan Setiawan.
Fokus pada Pembinaan Pemuda
Sekretaris Umum PD PRIMA DMI Kota Banjar, Sandi Mardiana Putra, menambahkan bahwa dengan tuntasnya persoalan administrasi ini, seluruh kader remaja masjid di Kota Banjar diminta untuk fokus pada agenda pembinaan umat.
”Alhamdulillah, semua berkas sudah tembus dan diakui. Sekarang saatnya kita fokus berkolaborasi dengan Kesbangpol untuk membentengi pemuda dari pengaruh negatif dan memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan positif,” pungkas Sandi.
Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan salinan SK Pengurus Pusat kepada pihak Kesbangpol sebagai dokumen resmi negara di tingkat daerah, dilanjutkan dengan sesi foto bersama.
