Batam- Polemik dugaan pelibatan unsur pendidikan dalam kegiatan pawai yang diwarnai orasi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir dan kini berkembang menjadi desakan agar Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, segera mengevaluasi bahkan mencopot Kadisdik Kota Batam, Hendri Arulan. Senin (22/6/2026)
Desakan tersebut muncul setelah Kadisdik Kota Batam belum memberikan penjelasan resmi atas sejumlah pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan pengerahan unsur pendidikan dalam kegiatan tersebut.
Sikap bungkam yang dipertahankan justru dinilai semakin memperbesar ruang spekulasi dan menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di sektor pendidikan.
Sorotan masyarakat kini tidak lagi hanya tertuju pada pelaksanaan pawai, melainkan juga pada dugaan adanya kepentingan tertentu yang melatarbelakangi pelibatan struktur pendidikan dalam kegiatan yang sarat dengan pesan dukungan terhadap suatu program.
Di tengah polemik tersebut, muncul penilaian dan kekhawatiran publik yang mengarah pada potensi praktik kolusi dan nepotisme apabila nantinya terbukti terdapat hubungan, afiliasi, atau kepentingan tertentu yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Masyarakat pun menilai, diamnya pejabat publik dalam isu yang menyangkut marwah pendidikan justru dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi yang dipimpinnya.
Sejumlah pihak meminta Wali Kota Batam tidak menunggu polemik ini semakin meluas dan segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Dinas Pendidikan Kota Batam.
”Apabila seorang pejabat tidak mampu memberikan klarifikasi terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik dan justru membiarkan berbagai pertanyaan menggantung tanpa jawaban, maka evaluasi menjadi langkah yang wajar dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” demikian salah satu pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.
Publik juga menyoroti pentingnya menjaga dunia pendidikan agar tetap steril dari kepentingan apa pun di luar mandat utamanya, yaitu mendidik dan mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Pertanyaan mendasar yang hingga kini belum terjawab pun terus bergulir.
Mengapa kepala sekolah dikumpulkan pada hari libur? Atas dasar apa unsur pendidikan dilibatkan? Siapa yang memberikan instruksi? Dan adakah kepentingan tertentu yang melatarbelakangi kegiatan tersebut?
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kota Batam. Sikap dan langkah yang diambil Wali Kota Batam akan menjadi ujian nyata komitmen pemerintah dalam menjaga integritas birokrasi, netralitas pendidikan, serta menutup ruang bagi dugaan praktik kolusi, konflik kepentingan, dan nepotisme yang dapat mencederai kepercayaan publik.
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah dinas, melainkan marwah dunia pendidikan Kota Batam dan kepercayaan masyarakat yang selama ini dibangun untuk melindungi masa depan anak-anak bangsa.
