RealBatam.Com. CIPUTAT (14 April 2026) – Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, S.Hum. , memberikan peringatan keras terkait proses pengisian jabatan eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Di depan Gedung Rektorat UIN Jakarta, ia menyatakan bahwa Walikota Benyamin Davnie tidak boleh terjebak dalam “permainan angka” yang mengabaikan kriteria keahlian teknis sesuai aturan yang berlaku.
BKAD dan Dispora: Kompetensi Lapangan vs Formalitas Angka
Hotmartua menyoroti adanya keganjilan dalam nominasi pemenang seleksi. Di pos Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) , misalnya, terdapat kandidat seperti Billy Sukarsana dan Indri Sari Yuniandri yang sudah memiliki rekam jejak panjang di bidang keuangan. Namun, opini publik justru digiring untuk memenangkan nomor urut 1 yang secara historis belum pernah bertugas di BKAD.
Begitu juga di Dispora, selisih skor antara peringkat 1 dan 2 (Ucok AH Siagian) hanya 0,80 poin . Nilai setipis itu tidak bisa mengalahkan fakta bahwa Ucok sudah 7 tahun mengabdi di bidang teknis olahraga, sementara yang nomor satu nihil pengalaman lapangan di bidang itu,” tegas Hotmartua.
“Jika Hanya Skor Tertinggi, Aturan 3 Besar Adalah Pembodohan!”
GHARIS mengecam keras pernyataan yang menyebut Walikota hanya akan melantik nomor urut satu. Menurutnya, hal itu melangkahi marwah Walikota yang seharusnya memiliki kebijaksanaan untuk menggali potensi terbaik dari tiga kandidat terpilih.
“Kalau Walikota hanya mau patuh pada angka di atas kertas tanpa melihat siapa yang paling paham ‘isi perut’ dinasnya, untuk apa ada seleksi 3 besar? Lebih baik ubah saja aturan mainnya dari awal! Jika Walikota memaksakan pelantikan hanya berdasarkan nilai teratas tanpa melihat rekam jejak nyata, maka Pak Wali secara sadar sedang melakukan Pembodohan Publik dan membiarkan strategi dinas dipimpin oleh ‘pejabat magang’ yang tidak kompeten,” lanjutnya.
Menagih Integritas Persyaratan Poin 4
GHARIS kembali menuntut ketegasan atas Persyaratan Poin 4 dalam pengumuman pendaftaran Pansel, yang mewajibkan pengalaman jabatan di bidang tugas relevan minimal 5 tahun secara kumulatif .
“Persyaratan Poin 4 itu bukan sekadar hiasan dokumen! Jika Walikota abai terhadap persyaratan pengalaman teknis ini demi meloloskan kandidat titipan atau sekadar formalitas skor, maka ini adalah penghinaan terhadap profesionalisme ASN di Tangsel. Memilih di luar kriteria keahlian berarti mengangkangi aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah kota,” tegas Hotmartua dengan nada tajam.
Pernyataan Penutup: GHARIS Akan Lawan Rekayasa!
Hotmartua menegaskan, GHARIS tidak akan tinggal diam melihat potensi rekayasa birokrasi yang mengorbankan kepentingan rakyat Tangsel.
“Hari ini saya tegaskan, GHARIS turun tangan langsung! Kami ingatkan Pak Wali, jangan termakan framing media atau tekanan elit. Pilihlah berdasarkan nyali, kompetensi teknis, dan kepatuhan pada syarat poin 4. Jika prosedur ini dikangkangi demi memaksakan nomor satu yang minim pengalaman teknis, maka marwah kelengkapan Tangsel sedang digadaikan, dan kami akan lawan! ”
#KawalSeleksiTangsel #GharisTurunTangan #StopPejabatMagang #TegakkanAturanPoin4
