Realbatam.com. Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka ruang dialog bersama tokoh masyarakat sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga. Dalam silaturahmi yang berlangsung di Golden Prawn 933, Bengkong, Rabu (22/7/2026) malam, berbagai isu strategis mengemuka, mulai dari pengembangan sektor pendidikan, kemudahan layanan pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam, hingga penguatan kolaborasi untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Batam.
Menurut Amsakar, kegiatan silaturahmi akan digelar secara berkala setiap tiga bulan sebagai wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat. Melalui forum tersebut, kedua belah pihak dapat menyampaikan aspirasi, meluruskan berbagai persepsi, serta memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Silaturahmi ini sengaja kita jadwalkan setiap tiga bulan. Tujuannya agar pemerintah dan masyarakat terjalin komunikasi yang sinergis, membetulkan persepsi yang kemarin salah, meluruskan pandangan yang bengkok, dan mendekatkan hubungan yang selama ini terasa jauh,” ujar Amsakar.
Ia menilai silaturahmi tidak sekadar menjadi ajang pertemuan, tetapi juga sarana membangun energi kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Karena itu, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan introspeksi, memperkuat kebersamaan, dan menjaga semangat gotong royong.
“Jangan terlampau cerdas melihat penyakit orang, tetapi tidak mengarifi kelemahan diri sendiri. Kalau semangat kebersamaan terus terbangun, maka energi kolektif masyarakat akan semakin kuat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan yang diraih Kota Batam selama satu tahun lima bulan kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, realisasi investasi hingga akhir tahun mencapai Rp69,5 triliun atau melampaui target sebesar Rp60 triliun.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam juga berada pada kategori sangat tinggi dan menempati peringkat kelima terbaik di Pulau Sumatera.
“Semua capaian ini tidak mungkin diraih pemerintah sendiri. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang terus mendukung setiap kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Pada sesi dialog, Ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Buntung, Adi Khuswoyo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Batam atas dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan SMK Negeri 13. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut menjadi harapan masyarakat dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.
Adi juga mengusulkan agar pemerintah menghadirkan mekanisme pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) secara kolektif dengan skema yang lebih mudah dan terjangkau. Menurutnya, langkah tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempermudah proses administrasi pertanahan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Amsakar menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Batam. Hingga kini, Pemko Batam telah mengalokasikan dua bidang lahan untuk pembangunan sekolah menengah kejuruan sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Insyaallah, kalau soal pendidikan saya berdiri paling depan. Saya memberikan atensi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia,” tegasnya.
Terkait usulan pembayaran UWT, Amsakar menjelaskan bahwa pemerintah terus mengembangkan pelayanan jemput bola guna mempermudah masyarakat mengurus administrasi pertanahan, termasuk pembayaran UWT. Melalui layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan proses administrasi dapat berlangsung lebih mudah, cepat, dan efisien.
Sumber : MC Batam
Editor : Redaksi
