Realbatam.com. Jakarta-Founder Indonesian Student Impact Movement (ISIM), Abdul Kohar Ruslan, mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengungkap dugaan praktik penipuan dalam peredaran beras fortifikasi di Indonesia.
Menurut Abdul Kohar Ruslan, langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh produk pangan yang sesuai dengan informasi dan klaim yang tercantum pada kemasan.
“Kami mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang berani membuka persoalan ini ke publik. Ini bukan hanya persoalan harga beras, tetapi menyangkut perlindungan konsumen, transparansi produk pangan, dan keberpihakan terhadap masyarakat,” ujar Abdul Kohar Ruslan.
Ia menilai temuan bahwa dari 27 merek beras fortifikasi yang diperiksa, 25 di antaranya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
Abdul Kohar juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian kandungan gizi dengan klaim yang tercantum pada kemasan. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, harus ada langkah tegas sesuai ketentuan hukum agar tidak merugikan masyarakat.
“Kalau masyarakat membayar lebih mahal karena percaya pada klaim fortifikasi yang tercantum di kemasan, tetapi kandungan yang dijanjikan tidak sesuai, tentu ini persoalan serius. Konsumen harus mendapatkan haknya dan pelaku usaha harus bertanggung jawab,” katanya.
Lebih lanjut, Founder ISIM tersebut menilai pengawasan terhadap rantai distribusi dan kualitas beras harus diperkuat. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan pengawasan di hilir, tetapi juga perlu memastikan standar produksi, pelabelan, distribusi, hingga harga berjalan secara transparan.
“Yang kita butuhkan bukan hanya membongkar masalah, tetapi memastikan ada solusi dan pembenahan sistem. Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, tata kelola, pengawasan, dan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Abdul Kohar Ruslan berharap langkah Kementan dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem pangan nasional yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan.
“ISIM pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kita tidak hanya berbicara tentang masalah, tetapi harus bicara tentang solusi,” pungkas Abdul Kohar Ruslan.
Penulis: Yusuf Wicaksono
Editor : Redaksi
